SHARIA.co.id –  Progres 98 adalah satu-satunya pergerakan konsisten mendesak Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) untuk usut BLBI, tapi kenyataannya KPK sendiri mandul. Harusnya KPK tantang balik Faizal Assegaf untuk diberi kesempatan jadi Komisioner, sebab dirinya menyatakan bersedia membongkar Skadal BLBI dan Kasus Transjakarta… Tapi Pansel KPK diskrimitatif!” seru Faizal Assegaf dalam rilisnya yang diterima Pribuminews.com Senin (15/6).  

Menurut Faizal dalam sepekan ini perhatian saya tertuju pada Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansel KPK). Dan saya menemukan adanya diskriminasi terkait kriteria yang dijadikan sebagai dasar untuk menjaring calon Komisioner KPK.

Kriteria yag dimaksud mewajibkan bahwa calon Komisioner KPK harus: “Berijazah sarjana hukum atau sarjana lain yang memiliki keahlian dan pengalaman sekurang- kurangnya 15 (lima belas) tahun dalam bidang hukum, ekonomi, keuangan, atau perbankan…” jelasnya.

Sebuah kriteria yang sangat diskriminatif, tidak logis dan bertujuan untuk membatasi partisipasi warga negara untuk berjuang menegakkan hukum dan keadilan dalam sistem bernegara. Sehingga itu kententuan tersebut harus ditinjau kembali oleh Pansel KPK serta pihak berwenang terkait. Tegasnya harus dihapus!

Mengingat, misi utama para Komisioner KPK adalah pemberantasan kejahatan korupsi. Untuk menjalankan tugas dan kewajiban tersebut tidak bergantung pada aspek kesarjanaan maupun pengalaman. Namun hal itu terkait dengan komitmen, kejujuran, keberanian, ketegasan, moralitas serta konsistensi para Komisioner KPK untuk bertindak sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.

Fakta menunjukan bahwa Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti yang hanya berijzah SMP, terbukti justru lebih berani dan tegas dalam memerangi praktek illegal fishing. Apakah kinerjanya didasari oleh faktor jenjang pendidikan…?

Susi Pudjiastuti bukan sarjana tapi diberi kesempatan menjadi Menteri. Bahkan sebelumnya, sejumlah pejabat negara lainnya, yakni: Adam Malik menjadi Wakil Presiden, Harmoko sebagai Ketua DPR, bahkan Megawati Soekarnoputri yang tidak menyelesaikan kuliah pun pernah menjabat selaku Wakil Presiden dan kemudian menjadi Presiden.

Singkatnya, bila Pansel KPK membuka diri untuk menghapus kriteria yang disebutkan di atas, maka saya siap mengajukan diri untuk ikut melamar menjadi Calon Pimpinan KPK. Dengan membuat pernyataan tertulis berupa sebuah “KONTRAK PEMBERANTASAN KORUPSI”, yang isinya: Jika dipercaya menjadi Komisioner KPK maka siap membongkar kasus BLBI, Skandal Korupsi Trans Jakarta serta kasus-kasus besar lainnya,” demikian seru Faizal Assegaf yang juga  Ketua Progres 98 ini. Ayo kita Dukunng. (TOM)

LEAVE A REPLY