Walhi Praperadilankan SP3 Polda Jabar, Terkait Ijin Ilegal Perhutani pada Pertambangan di Kawasan Hutan

0
395

SHARIA.co.id – (Bandung, 10/6/2015) – Permohonan praperadilan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atas Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Polda Jawa Barat di Pengadilan Negeri Bandung sudah sampai pada agenda Kesimpulan. Permohonan Praperadilan ini berkaitan dengan laporan Walhi atas dugaan penyalahgunaan wewenang oleh Perhutani Jabar dalam kasus pengelolaah hutan di Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Bogor yang melibatkan setidaknya 12 perusahaan pertambangan.

Awalnya pada tahun 2013 lalu, Walhi telah melaporkan dugaan penyalahgunaan wewenang Perhutani Jabar atas pengelolaan hutan di kawasan Bogor. Perhutani dengan alasan Kerjasama Operasi atau KSO, telah memberikan ijin tambang di kawasan hutan terhadap lebih dari 12 perusahaan.

Ke 12 perusahaan tersebut adalah PT Lumbung Mineral Sentosa, PT Indoloma Tunggal Perkasa, PT Shekinah Glory, PT Bayu Respani, PT Makmur Sejahtera Mandiri, PT Tunas Jaya Tamamas, PT Bintang Delapan Mineral, PT Marga Wisesa, PT BOSGCO, CV Tambang Jaya Indah, CV Palm Mineral Indonesia, Koperasi Taman Caringin II. Perusahaan-perusahaan tersebut belum memiliki ijin pinjam pakai kawasan hutan untuk kegiatan eksplorasi, persetujuan prinsip penggunaan kawasan hutan, dan ijin pinjam pakai kawasan hutan.

Direktur Eksekutif Walhi Jabar Dadan Ramdan mengatakan bahwa sedikitnya ada 12 perusahaan melakukan aktifitas pertambangan di wilayah hutan produksi, masuk wilayah Perhutani, yang tidak memiliki ijin pinjam pakai dari Menteri Kehutanan.

“Jika merujuk pada Peraturan Kehutanan, jelas apa yang dilakukan oleh ke 12 perusahaan yang terikat KSO (kerjasama operasi) merupakan tindak pidana. Begitu juga dengan Perhutani, bisa diseret ke Pengadilan,” kata Dadan Ramdan.

Sementara itu, Destri Tsuraya, Kepala Divisi Penanganan Kasus LBH Bandung, sebagai Kuasa Hukum Walhi menyatakan bahwa selama persidangan berlangsung, LBH telah menghadirkan 12 bukti, baik bukti tertulis, foto maupun video. Selain itu LBH juga menghadirkan 3 saksi fakta dan keterangan tertulis dari Prof Dr Asep Warlan Yusuf untuk memperkuat dugaan pelanggaran pidana oleh ke 12 perusahaan dan Perhutani.

“Hari ini sidang dengan agenda Kesimpulan. Kami yakin Pengadilan Negeri Bandung akan memberikan putusan untuk membuka kembali kasus pelanggaran pidana kehutanan ini, karena fakta di pengadilan sangatlah kuat” kata Destri.

Sementara itu Manager Kebijakan dan Pembelaan Hukum Walhi Eksekutif Nasional, Muhnur Satyahaprabu menyatakan bahwa selama ini kepolisian hanya melihat fakta-fakta administratif. KSO yang merupakan wewenang Perhutani seharusnya hanya berisikan aktivitas rehabilitasi dan reklamasi hutan bukan aktifitas penambangan galena dan lainnya di wilayah Perhutani seperti yang terjadi selama ini.

“Jika fakta menunjukkan ada kegiatan penambangan maka KSO saja tidak cukup karena KSO bukanlah izin, harus dilengkapi dengan izin pinjam pakai dari menteri Kehutanan,” terang Muhnur.

Walhi menuntut kepada Polda Jabar untuk membuka kembali kasus penambangan di wilayah hutan yang diduga dilakukan oleh ke 12 perusahaan tersebut. Karena tindakan ini jelas merupakan tindakan pidana sesuai dengan pasal 38 ayat (3) UU No.41 tahun 1999 tentang Kehutanan dan UU No.19 tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No.41 tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi UU. (Wck/ABP/ARB)

LEAVE A REPLY